Sosialisasi Bahan Pengawet Berbahaya di Kabupaten Batang
/
0 Comments
.JPG)
.JPG)
PERAN PENGAWASAN PERIKANAN DALAM PENGGUNAAN BAHAN
PENGAWET BERBAHAYA BAGI PRODUK PENGOLAHAN IKAN
Menindak Lanjuti Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan Pasal 23 ayat 1 " Setiap orang dilarang Menggunakan Bahan Baku, Bahan Tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusi dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan. Terkait dengan ketentuan diatas peran Instansi terkait Pelabuhan Perikanan Pantai Batang, Dinas Kelautan dan Perikanan Batang maupun LPPMHP Pekalongan sangat lah penting dengan maksud tercapainya Pengelolaan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, Diatas terdapat beberapa Instasi yang telah melaksanakan amanat Undang - undang No 45 tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 3 " Pemerintah Melakukan Sosialisasi Bahan Baku, Bahan Tambahan, Bahan Tambahan dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan atau Lingkungan. Instansi ini adalah:
1. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Batang
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) disebut juga pelabuhan perikanan tipe C atau kelas III. Pelabuhan ini dirancang untuk melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial. PPN memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan ≥10 GT, dengan panjang dermaga ≥100 m, kedalaman kolam ≥2 m, dan mampu menampung 50 kapal atau 500 GT sekaligus. Pelabuhan ini juga melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pantai. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 15-20 ton/hari atau 4.000 ton/tahun. PPP telah dibangun di 46 lokasi di seluruh Indonesia.
2. Satker PSDKP Batang
Satker PSDKP Batang adalah salah satu lembaga lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang memiliki tugas mengawal produk peraturan perundang-undangan dibidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah kerja Kabupaten Batang.Peran Pengawas Perikanan disini sangat penting yaitu melaksanakan pengawasan Perikanan yang berhubungan dengan Pengelolahan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran guna tertib suatu peraturan perundang undangan dibidang perikanan.
3. LPPMHP Pekalongan
Legalitas terbentuknya LPPMHP adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007. Tugas pokok LPPMHP adalah melakukan pengawasan mutu hasil perikanan yaitu melalui kegiatan rutinitas pengujian secara laboratoris dan juga sekaligus menerbitkan Sertifikat Mutu/ Sertifikat Kesehatan Agar sistem pengawasan mutu hasil perikanan khususnya dalam hal penerbitan Sertifikat Kesehatan berlaku secara Internasional, maka pemerintah Indonesia melalui Dewan Standarisasi Nanasional menerbitkan Standar Mutu Hasil Perikanan, sehingga tanggung jawab yang diemban oleh LPPMHP harus mencerminkan penampilan kesatuan Indonesia, artinya kemampuan Laboratorium LPPMHP di daerah yang satu dengan daerah lainnya harus sam.
4.Dinas Kelautan dan Perikanan Batang
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Batang di bidang kelautan dan perikanan.
Inti dalam sosialisasi ini adalah agar dalam melakukan produk pengolahan ikan dilarang menggunakan Bahan pengawet yang merugikan kesehatan manusia dan apabila ada salah satu pengelola ikan yang menggunakan akan diancam dengan pasal 91 undang-undang perikanan nomor 45 " Setiap orang yang dengan sengajamengunakan bahan Baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penangganan dan pengolahan ikan sebagai manadimaksud dalam pasal 23 ayat 1, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 6 tahun dan dengan paling banyak RP. 1.5 M
masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ini menyambut sangat positif dan baik sehingga pengelola produk perikanan dibatang paham tentang bahan bahan apa yang dilarang, bahayannya dan larangan yang ada didalam peraturan peraturan perundang undangan.
About Post Author
